SHOOTLINENEWS, SOLOK — Di sela-sela rangkaian pelaksanaan upacara puncak peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas), Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., mendampingi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah meninjau langsung pelaksanaan pekerjaan perbaikan infrastruktur jalan di ruas Pintu Angin–Labuah.
Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan penanganan infrastruktur pascabencana berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, sekaligus melihat secara langsung progres pekerjaan di lapangan.
Ruas jalan tersebut merupakan salah satu akses penting bagi mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Kerusakan yang terjadi merupakan dampak bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat pada penghujung 2025, yang menyebabkan kerusakan pada sejumlah infrastruktur transportasi di berbagai daerah.
Dalam peninjauan itu, Gubernur Mahyeldi dan Wabup Candra melihat langsung kondisi badan jalan serta pekerjaan yang tengah dilaksanakan. Kehadiran pemerintah di lapangan sekaligus menjadi bentuk pengawasan dan koordinasi lintas pemerintahan agar penanganan infrastruktur dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Wabup Candra menyampaikan bahwa penanganan ruas jalan terdampak bencana membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Menurutnya, keterbatasan kewenangan maupun sumber pembiayaan pada masing-masing tingkatan pemerintahan perlu dijembatani melalui koordinasi dan kolaborasi.
“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat kembali mendapatkan akses jalan yang aman dan nyaman. Karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten sesuai dengan kewenangan masing-masing,” ujar Candra.
Menurutnya, pemerintah kabupaten memiliki kepentingan langsung terhadap kelancaran konektivitas masyarakat di daerah, meskipun tidak seluruh ruas jalan berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten.
Karena itu, komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana.
Peninjauan bersama tersebut juga memperlihatkan pola kolaborasi pemerintahan yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai titik temu lintas kewenangan. Pemerintah provinsi berperan dalam penanganan ruas sesuai status dan kewenangannya, sementara pemerintah kabupaten memastikan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak tersampaikan dan terkoordinasikan.
Candra menegaskan, pemulihan infrastruktur pascabencana tidak hanya berkaitan dengan memperbaiki badan jalan yang rusak, tetapi juga memastikan aspek keselamatan, kelancaran transportasi dan keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Setiap pekerjaan infrastruktur harus memberikan manfaat jangka panjang. Kita tentu berharap pekerjaan yang dilaksanakan dapat memenuhi standar teknis dan mampu mendukung aktivitas masyarakat,” katanya.
Sementara itu, momentum Harhubnas menjadi pengingat bahwa konektivitas transportasi memiliki posisi strategis dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi. Jalan yang berfungsi baik menjadi bagian penting dari sistem transportasi darat, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan aktivitasnya pada akses antarkawasan.
Melalui peninjauan langsung tersebut, pemerintah menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana membutuhkan kerja bersama. Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Solok memiliki peran yang saling melengkapi dalam memastikan konektivitas masyarakat kembali pulih.
Kolaborasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mengawal pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur secara berkelanjutan, dengan memastikan setiap intervensi pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan. STK
