BERITA  

Ketua DPK Aceh Tamiang Bersama Wakil Ketua Satu Terima Kunjungan Tim Sosialisasi Dari DPRA

SHOOTLINENEWS.COM | Aceh Tamiang – Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto, ST didampingi Wakil Ketua Satu Fadlon, SH menerima kunjungan Tim Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) Zona I dari DPRA dan memfasilitasi Acara Sosialisasi Draft Perubahan UUPA.

“Agenda sosialisasi tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRK Aceh Tamiang, pada Rabu, 8 Maret 2023 pukul 10.30 Wib lalu”, ujar Pranata Humas DPRK Aceh Tamiang, Ruli Kurniawan, SE kepada shootlinenews. Rabu (22/03/2023).

Pranata Humas menuturkan, pada kesempatan itu sebelum memulai acara, Tim Sosialisasi menjelaskan maksud kunjungan yaitu mensosialisasikan draft perubahan UUPA dan menjaring aspirasi dari beberapa wilayah dengan tatap muka dan diskusi interaktif pada para peserta acara yang diharapkan hadir dari instansi terkait, Tokoh Masyarakat, Ulama, Akademisi, LSM, Partai Politik dan undangan lainnya.

“Tim Sosialisasi UUPA Zona I yang mencakup Bireuen; Kota Lhokseumawe; Aceh Utara; Aceh Timur; Kota Langsa dan Aceh Tamiang, bertugas mensosialisasikan draft perubahan UUPA yang dikoordinir oleh Ketua DPRA, Saiful Bahri dan diketuai oleh Mawardi M., SE. dan H. Ridwan Yunus, SH. sebagai Sekretaris”, jelas Ruli.

Ruli menjelaskan, ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto, ST pada kesempatan itu dalam sambutannya menyampaikan bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh berdampak pada revisi aturan tersebut.

“Revisi UUPA bertujuan untuk penguatan sesuai semangat yang terkandung dalam MoU Helsinki, 15 Agustus 2005. Melalui kegiatan sosialisasi draft perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, salah satunya kami berharap memperjuangkan dana otonomi khusus Aceh tetap diberikan oleh Pemerintah Pusat demi pembangunan di Aceh”, kata Ruli mengulang kembali perkataan Ketua DPRK.

Setelah itu, lanjut Ruli, pada pemaparan dari Tim Sosialisasi Zona I dari DPRA, H. Ridwan Yunus, Sekretaris Tim Sosialisasi menjelaskan bahwa selama ini UUPA belum efektif berjalan seperti yang diharapkan.

“Ada beberapa ruang lingkup penguatan dan perubahan UUPA yaitu penguatan kewenangan Pemerintah Aceh, penguatan pendapatan Aceh dan perubahan aspek regulasi”, imbuhnya.

Penguatan kewenangan Pemerintah Aceh antara lain perdagangan luar negeri secara langsung; penguatan keberadaan lembaga mukim dan gampong; pengelolaan pelabuhan laut dan bandara udara yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan persetujuan-persetujuan internasional dilakukan dengan berkonsultasi dan persetujuan Pemerintah Aceh.

Penguatan pendapatan Aceh antara lain pengelolaan sumber daya laut dari 12 mil menjadi 200 mil; skema baru dalam transfer dana otonomi khusus; pengelolaan dan kepemilikan aset di Aceh dan realisasi pembagian hasil Sumber Daya Alam (Minyak, Gas dan Mineral dan Batu Bara).

Mengenai aspek regulasi, hal yang menjadi pembahasan adalah regulasi yang mengatur tentang kewenangan yang bersifat nasional di Aceh perlu direvisi kembali. Pungkasnya.

lebih lanjut Pranata Humas menyebutkan, acara sosialisasi tersebut diakhiri pada pukul 12.30 Wib, dan Tim Sosialisasi Zona I dari DPRA mengucapkan terima kasih kepada DPRK Aceh Tamiang yang telah memfasilitasi kegiatan ini.

“Tim juga juga mengatakan kepada peserta yang hadir untuk sama-sama berdiskusi terhadap perubahan UUPA yang nantinya akan sesuai dengan butir-butir perjanjian MoU Helsinki”, tutup Pranata Humas.

Laporan | Mulia.A

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *