PADANG | Keberhasilan Ditpolairud Polda Sumatera Barat mengamankan kapal SPOB Tello Cemerlang bermuatan sekitar 80 kiloliter atau 80.000 liter BBM bersubsidi di perairan Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rabu (11/11/2026) malam, menjadi langkah tegas mengungkap dugaan penyimpangan distribusi energi. Pengungkapan di bawah kepemimpinan Direktur Polairud Polda Sumbar AKBP Ibnu Bagus Santoso ini sekaligus memperkuat pengawasan jalur laut dari praktik penyalahgunaan subsidi negara.
Pengamanan sekitar pukul 23.00 WIB dilakukan personel kapal patroli KPC Mandeh III-2006 bersama tim Penegakan Hukum Ditpolairud. Berdasarkan penyelidikan awal, BBM tersebut diduga semestinya disalurkan ke sejumlah SPBU di Siberut, tetapi dialihkan langsung kepada pengepul atau pelaku usaha di Mentawai. Kapal beserta seluruh muatannya telah diamankan untuk kepentingan penyidikan.
Direktur Polairud Polda Sumbar AKBP Ibnu Bagus Santoso, Kamis (12/11/2026), menegaskan bahwa penindakan tersebut merupakan tindak lanjut penyelidikan dan komitmen pemberantasan penyimpangan distribusi energi bersubsidi. Pihaknya masih mendalami perkara untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat. Pengawasan kapal pengangkut BBM di perairan Sumbar juga akan terus ditingkatkan.
Penyidik dituntut menelusuri asal BBM, pemilik muatan, dokumen pengangkutan, jalur distribusi hingga penerima akhir. Pemeriksaan harus menjangkau setiap pihak yang terbukti memiliki peran sehingga pengusutan tidak berhenti pada kapal dan awaknya. Jika ditemukan jaringan penyimpangan, seluruh keterlibatan harus diungkap berdasarkan alat bukti yang sah.
Secara hukum, dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat dijerat Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar. Penerapan pidana tetap bergantung pada pembuktian unsur pelanggaran.
Kabidhumas Polda Sumbar Kombes Pol Susmeliyawati Rosya menegaskan komitmen kepolisian mengawal distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Masyarakat juga diimbau melaporkan aktivitas mencurigakan terkait pengangkutan maupun penyaluran BBM, termasuk melalui jalur perairan.
Pengamanan 80.000 liter BBM di Siberut menjadi capaian penegakan hukum yang harus dikawal hingga tuntas. Di bawah kepemimpinan AKBP Ibnu Bagus Santoso, jajaran Ditpolairud Polda Sumbar diharapkan terus memperkuat pengawasan perairan dan mengungkap setiap dugaan penyimpangan distribusi energi. Publik menunggu kejelasan siapa pemilik, pengendali, dan penerima BBM tersebut.
Subsidi negara adalah hak masyarakat, bukan ladang keuntungan bagi pihak yang menyalahgunakannya. Penegakan hukum harus tegas, profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Katim RMO GROUP | Wyndoee
