KOTA PADANG | Ketua Hiswana Migas Sumatera Barat, Ridwan Hosen, menyampaikan pandangannya terkait masih terjadinya antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar di sejumlah SPBU Kota Padang dan berbagai daerah di Sumatera Barat. Ia mengajak seluruh pihak untuk melihat persoalan ini secara menyeluruh dan bersama-sama mencari jalan keluar terbaik agar distribusi tetap berjalan lancar. Kamis, 21 Mei 2026.
Ridwan menjelaskan bahwa penyaluran BBM subsidi sudah memiliki aturan yang jelas dan harus dijalankan oleh seluruh SPBU. Sistem barcode yang terhubung dengan nomor polisi kendaraan menjadi bagian penting dalam memastikan penyaluran sesuai sasaran.
Ia menambahkan bahwa kendaraan yang telah melakukan pengisian tidak diperkenankan melakukan pembelian berulang di luar ketentuan kuota yang sudah diatur. Hal ini dilakukan agar BBM subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak, terutama pelaku usaha kecil dan sektor transportasi.
Dalam kerangka aturan, distribusi BBM subsidi mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur pengelolaan energi agar dilakukan secara adil dan tertib. Pelaksana teknis pengawasan berada di bawah kewenangan BPH Migas.
Ridwan juga menyoroti salah satu hal yang cukup berpengaruh terhadap kondisi antrean, yaitu masih adanya selisih harga antara BBM subsidi dan non-subsidi. Menurutnya, hal ini membuat permintaan Biosolar meningkat di lapangan.
“Kalau memang belum bisa dihapuskan, harapan kami selisih harga antara solar subsidi dan non-subsidi ini bisa diperkecil,” ujar Ridwan Hosen.
Ia menyampaikan bahwa selama perbedaan harga masih cukup jauh, maka tekanan terhadap BBM subsidi akan tetap terasa di lapangan dan berdampak pada antrean di SPBU.
Di sisi lain, penambahan kuota Biosolar hingga 18 persen yang dilakukan pihak terkait menjadi langkah yang diharapkan dapat membantu memperlancar distribusi dan mengurangi kepadatan antrean di sejumlah titik SPBU.
Upaya tersebut juga melibatkan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut yang terus melakukan pemantauan agar distribusi tambahan dapat tersalurkan sesuai kebutuhan di lapangan.
Ridwan menyampaikan apresiasi atas langkah tersebut, sambil berharap adanya sinergi berkelanjutan antara pemerintah, Pertamina, SPBU, dan masyarakat agar persoalan ini bisa diurai bersama.
Pemerintah daerah Sumatera Barat juga terus melakukan pemantauan harian terhadap kondisi distribusi Biosolar untuk memastikan ketersediaan tetap terjaga meski konsumsi meningkat.
Manager SPBU Aia Pacah, Putra, turut menyampaikan harapan agar penambahan kuota ini dapat membantu mengurangi antrean yang selama ini terjadi dan memberi kelancaran bagi aktivitas masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa SPBU tetap menjalankan aturan yang berlaku dengan baik, termasuk menghindari praktik pelangsiran serta memastikan setiap pengisian sesuai sistem barcode.
Ridwan kembali mengingatkan agar BBM subsidi digunakan sesuai kebutuhan dan tidak disalahgunakan. Menurutnya, Biosolar merupakan bagian penting dalam mendukung perputaran ekonomi masyarakat.
“Jangan setelah didapatkan disalahgunakan, tapi mari kita jaga bersama agar bisa bermanfaat untuk aktivitas ekonomi kita semua,” ujarnya.
Ia berharap dengan langkah bersama, keteraturan distribusi, serta penyesuaian yang terus dievaluasi, antrean Biosolar di Sumatera Barat dapat semakin berkurang dan aktivitas masyarakat kembali berjalan lebih lancar.
Wyndoee
