BITUNG | Carut marut terkait dengan persoalan Penagihan iuran Pengamanan yang diduga dilakukan oleh Oknum Satpam Pertokoan tepatnya di Pusat kota Bitung Kel. Bitung Timur Kec. Maesa. Selasa (26/07/2022).
Pos Penjagaan keamanan Pertokoan (Pos Satpam) tepatnya di Stasiun Pusat kota Bitung, menjadi perbincangan dikalangan pengusaha toko-toko yang ada di wilayah Kel. Bitung Timur Kec. Maesa, terkesan Satpam Pertokoan yang seharusnya melakukan fungsi kontrol untuk melakukan pengamanan tidak terlihat berada di Penjagaan Pos Satpam.
“Seharusnya Satpam Pertokoan tersebut, harus melakukan ronda dimalam hari. Guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan Harus ada yang menjaga di Pos tersebut.
Pantauan awak media tidak ada anggota Satpam Pertokoan yang berjaga di Pos di Malam hari, bahkan tidak melakukan ronda malam.
Sejumlah Pemilik toko yang ada di wilayah tersebut, banyak pengeluhan dan mempertanyakan kinerja Satpam Pertokoan yang seharusnya menjaga keamanan dan lakukan ronda keliling di pusat pertokoan tersebut, pada setiap bulannya ada iuran Penagihan keamanan yang bervariasi harganya.
Pemerintah kec. Maesa melalui (Sekcam) Raymond Ayal S.Sos saat ditemui diruang kerjanya mengatakan terkait dengan persoalan Satpam Pertokoan yang ada di Kel. Bitung Timur tepatnya di Stasiun atau Pusat kota Bitung mengundang perhatian Publik. dimana polimik ini tidak akan berakhir jika tidak ada duduk bersama antara pemerintah setempat, pihak pengusaha toko dan Stekholder yang ada.
“Memang keputusan ini terinformasi adalah keputusan sepihak, sehingga menimbulkan pro dan kontra atau kontroversi di kalangan pengusaha atau pemilik toko yang diseputaran Pusat kota Bitung,”Kata Sekcam
Lanjut Sekcam, Kami dari pihak Pemerintah Kecamatan Maesa dan Kelurahan yang ada tidak di undang dalam rapat yang kemarin dilaksanakan oleh pihak pengurus Satpam yang baru, alhasil juga menurut Sekcam Maesa kalau boleh Pak Walikota Bitung mau menunjuk Perumda Pasar yang mengelolanya atau OPD yang lain.
Sebab ketika di olah Misalnya Perumda Pasar maka ada Pendapatan Daerah tersebut, sedangkan untuk penjagaan di Pos Penjagaan keamanan itu lebih baik gunakan Sat-Pol PP Pemkot Bitung, karena mereka ini sudah di Upah oleh APBD kota Bitung tinggal urusan Perumda Pasar untuk mengelola administrasi dan keuangannya,” Tutur Sekcam Maesa
Fekky Tirayoh Selaku Koordinator Pertokoan Pusat kota Bitung, Saat disambangi oleh awak media untuk mempertanyakan keabsahan dan legalitas Satpam Pertokoan yang ada di Pusat kota Bitung, ia pun menjelaskan bahwa, kewenangan sudah di ambil Oleh LSM Peduli Masyarakat Minahasa ( PMM) dan Sudah diajukan surat Ke Polda Sulut itu bukan cuma asalan-asalan,”Ucapnya
Lanjut Fekky LSM Peduli Masyarakat Minahasa (PMM) memakai Satpam dan saya ditunjuk sebagai Koordinator Pertokoan dan Soal pembayaran iuran Pengamanan bulanan di bayar ke LSM,”Ucapnya
“Kami juga melakukan rapat bahkan kami juga mengundang Anggota Dewan, tetapi tidak hadir bahkan pihak Polda Sulut juga turut hadir. Karena rana ini dari Polda Sulut Untuk Pengamanan,” imbuhnya
Disisi lain terkait keabsahan dan legalitas dari Organisasi LSM yang terinformasi yang telah mendapat restu dari Polda Sulut untuk bertanggung jawab pengelolaan Satpam Pertokoan tersebut, mendapat penjelasan sedikit dari Kadis Kesbangpol Kota Bitung melalui Kabid Agus Mamijo bahwa, keberadaan dari LSM ini telah terdaftar resmi di Kesbangpol. Namun kami Pihak Kesbangpol Kota Bitung tidak tau soal tagih menagih di Toko-toko,”Ungkap Kabid Agus
Pemerhati kota Bitung Darma Baginda menanggapi hal tersebut, ia mengatakan kalau pihak pengusaha Toko tidak membayar iuran yang dimaksud, terus Satpam Pertokoan yang direkrut mau di gaji dengan apa.
Kemudian terinformasi Satpam-Satpam Pertokoan ini tidak menjaga full Time dan kinerja Satpam tersebut dipertanyakan oleh sejumlah Pemilik toko, dan saya sepakat kalau ada pemilik toko mengusulkan hal ini di kelola oleh Perumda Pasar Kota Bitung agar tidak menimbulkan kontroversi,”Ujar Baginda Sambil melepaskan Senyum khasnya
(Syarif)
