Pasaman Barat, shootlinenews.com –
DPRD Kabupaten Pasaman Barat menerima laporan realisasi pendapatan daerah semester I Tahun Anggaran 2026 yang mencapai Rp689,17 miliar atau 54,40 persen dari target Rp1,266 triliun.
Laporan tersebut disampaikan Wakil Bupati Pasaman Barat, M. Ihpan, dalam rapat paripurna DPRD di Aula Kantor DPRD Pasaman Barat, Jumat (17/7/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Pasaman Barat, Dirwansyah, dan dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), insan pers, dan organisasi kemasyarakatan.
Anggota DPRD Pasaman Barat menegaskan, penyampaian realisasi semester I menjadi bahan evaluasi penting untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBD pada semester II.
“Penyampaian realisasi APBD semester I merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sekaligus bahan evaluasi bersama DPRD untuk mengoptimalkan anggaran pada semester II,” ujar M. Ihpan di hadapan rapat paripurna.
Dalam struktur APBD 2026, Pemkab Pasaman Barat menetapkan pendapatan daerah sebesar Rp1,266 triliun dan belanja daerah Rp1,302 triliun, sehingga terdapat defisit Rp35,35 miliar yang ditutup dari penerimaan pembiayaan. Pemkab memproyeksikan pendapatan pada semester II sebesar Rp577,61 miliar agar target tahunan tercapai.
DPRD mencatat, dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), target sebesar Rp170,55 miliar baru terealisasi Rp77,17 miliar atau 45,25 persen hingga 30 Juni 2026, dengan prognosis semester II sebesar Rp93,37 miliar.
Rincian realisasi PAD tersebut terdiri atas pajak daerah Rp33,74 miliar (42,48 persen), retribusi daerah Rp30,82 miliar (38,96 persen), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp9,08 miliar (90,11 persen), dan lain-lain PAD yang sah Rp3,52 miliar (181,10 persen).
DPRD menyoroti masih adanya objek pajak yang belum optimal, di antaranya Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Selain pendapatan, DPRD juga mencermati realisasi belanja daerah. Dari total alokasi belanja Rp1,302 triliun yang meliputi belanja operasi, modal, tidak terduga, dan transfer, serapannya masih bervariasi. Realisasi belanja modal dari pagu Rp168,11 miliar baru terserap Rp10,75 miliar atau 6,19 persen karena sebagian besar pekerjaan fisik masih dalam tahap pelaksanaan.
Adapun belanja transfer baru terealisasi Rp37,73 miliar atau 23,89 persen, sementara belanja bagi hasil ke desa belum terealisasi hingga akhir semester I.
DPRD Pasaman Barat mendorong pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan belanja fisik, menggenjot sektor pendapatan, serta memperkuat tata kelola keuangan pada semester II agar target pembangunan dan pelayanan publik dapat tercapai secara maksimal.(IT)
