Hipermata Komisariat Unhas Gelar Webinar Demokrasi “Refleksi Kritis Kinerja SK-HD”.

  • Bagikan

Takalar | Shootlinenews.com || Refleksi kinerja Bupati dan Wakil Bupati Takalar, Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar Komisariat Universitas Hasanuddin (Hipermata Komisariat Unhas) gelar Webinar Demokrasi bertajuk “Menakar Takalar Masa Kini: Refleksi Kritis Terhadap Pemerintah, Akankah Mencapai Titik Nadir Keberhasilan?”. Kamis, 15 Juli 2021 pukul 19. 00 Wita-Selesai melalui Virtual Zoom Meeting.

 

Acara tersebut dipandu oleh Ketua Bidang Penertiban Aparatur Organisasi (Kabid PAO) Hipermata Komisariat Unhas, Firmansyah Demma, dan dihadiri oleh 60 orang peserta dari berbagai kalangan serta Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Takalar, H. Muhammad Hasbi S. STP. M. A. P, Wakil Ketua Politik&Ideologi KNPI Kabupaten Takalar, Muh. Fariz Zainal Islami, dan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Unhas periode 2017-2018, Didi Muslim Sekutu sebagai narasumber.

 

Plh Sekda Takalar, H. Muhammad Hasbi S. STP. M. A. P menyampaikam, bahwa Syamsari Kitta dan H. Ahmad Se’re berusaha mewujudkan Takalar sebagai daerah yang unggul, sejahtera, dan bermartabat.

 

“Itu dapat kita verifikasi dengan adanya beberapa prestasi yang diraih oleh Pemda melalui program-program yang meringankan beban hidup masyarakat, seperti pembiayaan BPJS gratis untuk masyarakat kurang mampu,” kata H. Muhammad Hasbi

 

Lanjutnya, ia itu pun mengungkap soal polemik kasus PJU Takalar, bahwa Pemda sengaja tidak melunasi tagihan listrik karena tidak adanya kejelasan dari PLN terkait lampu jalan yang sudah tidak berfungsi.

 

“Banyak lampu jalan di beberapa titik yang sudah tidak berfungsi lagi tetapi masih dikenakan tagihan oleh PLN dan tagihannya sangat tinggi, itulah yang membuat Pemda mengambil keputusan untuk tidak membayar tagihan listrik sebelum ada kejelasan dari PLN,” ungkap mantan Kepala Dinas Pertanian itu

 

Sementara itu, Wakil Ketua Politik&Ideologi KNPI Takalar, Muh. Fariz Zainal Islami menerangkan “ada beberapa kekurangan pada masa pemerintahan SK-HD”.

 

“Adanya pengawasan legislasi yang lemah, ketidakselarasan Renstra P22 dan RPJMN, ketidakmampuan menyusun indikator kerja, ketidakselarasan perencanaan dengan penganggaran, dan LKJ atau LAKIP hanya bersifat formalitas saja merupakan kekurangan yang tidak bisa dipungkiri” ujarnya Fariz

 

Selain itu, Presiden BEM FH Unhas periode 2017-2018, Didi Muslim Sekutu, jelasnya “untuk mengukur berhasil atau gagalnya pemerintah kita harus mengetahui perencanaan dan kinerjanya”.

 

“Ini penting untuk kita, karena dengan hanya dengan melihat keselarasan antara perencanaan dan kinerjanya maka kita bisa mengukur keberhasilannya, saat ini Pemda belum memperlihatkan hal itu, maka secara otomatis dalam waktu 1 tahun lebih menjelang akhir periode jabatannya, SK-HD akan kesulitan untuk mencapai keberhasilan dalam hal menjalankan semua program-programnya,”tutupnya Didi

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *