Kepada Jaksa Pasbar, Kuasa Hukum Empat Mantan DPRD PASBAR Minta Penangguhan

  • Bagikan
Pasaman Barat–Kuasa Hukum tersangka kasus dugaan penyimpangan dana perjalanan dinas pada lembaga DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, tahun anggaran 2018-2019, meminta pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat bersedia menerima permohonan penangguhan penahanan yang menjadi hak para tersangka sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP.

“Langkah tersebut berdasarkan permintaan keluarga atas nama AT, JD, ES dan FDM , yang saat ini berstatus tahanan jaksa guna kepentingan penyidikan, ” ungkap ABD Hamid SH, di Simpang Ampek, Selasa (16/11).

Menurutnya, permohonan tersebut diajukan sebagaimana termaktub dalam UU KUHAP Pasal 31 ayat 1 dan sudah memperhatikan kekhawatiran penyidik sebelum mengabulkan permintaan ditangguhkannya penahanan seorang tersangka.

Ia mengulas, yang menjadi pertimbangan ditolaknya permohonan seorang yang terlibat kasus pidana untuk mendapatkan penangguhan, antara lain adanya kekhawatiran menghilangkan barang bukti, melarikan diri serta mengulangi perbuatan serupa.

“Untuk tiga perihal tersebut pada kesempatan ini kami jelaskan bahwa sangat tidak mungkin para tersangka mampu menghilangkan barang bukti karena saat ini ketiga tersangka tidak lagi menjabat sebagai anggota DPRD Pasaman Barat, hal ini pun sudah menjawab kekhawatiran para tersangka akan mengulangi perbuatannya ” sebut Hamid.

Sementara, lanjutnya, terkait kekhawatiran para tersangka akan melarikan diri pihaknya menjelaskan bahwa dalam hal pemenuhan syarat pengajuan penangguhan keluarga sudah menandatangani surat pernyataan berupa kesanggupan memenuhi syarat jaminan baik berbentuk orang maupun jaminan berupa uang titipan ke pihak panitera pengadilan.

Disinggung tentang materi pokok perkara yang menjerat kliennya, Hamid mengungkapkan pihaknya tidak mempermasalahkan langkah penyidik demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia khususnya di Kabupaten Pasaman Barat.

“Kami selaku penasehat hukum yang akan memberikan pembelaan nantinya di pengadilan, sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi pembanding sehingga perkara ini terang benderang dan dapat memenuhi rasa keadilan publik sebagai salah satu prinsip dasar upaya penegakan supremasi hukum yang menjadi cita-cita bersama, ” tutupnya.

Sebelumnya, Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasaman Barat, Sumatera Barat, kembali menahan satu orang mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) daerah itu, dalam perkara dugaan penyimpangan dana perjalanan dinas tahun anggaran 2019, Selasa (09/11).

Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ginanjar Cahya Permana, mengungkapkan penahanan tersebut masih dalam rangkaian kepentingan penyidikan terhadap perkara tersebut, yang mana tersangka AT urung ditahan bersama tiga tersangka sebelumnya dengan alasan masih berada diluar kota.

“Pada pemeriksaan hari ini tersangka menepati janji dan kooperatif menghadiri panggilan penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan akan menjalani masa penahanan tahap pertama, “sebutnya

Penulis: DODI IFANDAEditor: 121
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *