Paripurna Perda Pertanggungjawaban APBD Pasbar Soroti Anggaran Penangganan Covid-19

  • Bagikan

Pasaman Barat, Shootlinenews.com – Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) tahun 2020 resmi disahkan dalam rapat Paripurna di kantor DPRD Padang Tujuh, Senin (19/7/2021).

Rapat paripurna itu, dibuka oleh Ketua DPRD Pasaman Barat, Parizal Hafni didampingi oleh kedua wakil Ketua DPRD, Endra Yama Putra dan Daliyus K.

Rapat paripurna itu juga dihadiri oleh anggota DPRD, Forkopimda, OPD, dan stakeholder terkait lainnya.

Rapat paripurna itu digelar dengan tiga agenda, pertama, penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD atas jawaban bupati terhadap Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2020. Agenda Kedua, penyampaian jawaban bupati atas pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 sekaligus pengambilan keputusan. Agenda ketiga, realisasi APBD semester 1 Tahun Anggaran 2021.

Dalam sambutannya, Bupati Pasbar Hamsuardi menyampaikan ucapan terima kasih kepada fraksi-fraksi yang telah memberikan pendapat atas Rancangan Peraturan Daerah pertanggungjawaban APBD Kabupaten Pasbar Tahun Anggaran 2020.

“Terima kasih kami ucapkan kepada fraksi-fraksi yang telah menyampaikan pandangan. Pandangan ini akan kami pertimbangkan ke depan,”kata Hamsuardi.

Masukan beberapa fraksi, lanjutnya, akan segera ditindaklanjuti ke depan. Seperti masukan penanganan Covid-19, agar lebih dimatangkan kembali. Karena anggaran penanganan Covid-19 mencapai Rp 30 miliar, dan harus digunakan secara teliti.

“Kepada DPRD, kami minta untuk tetap mengawasi penggunaan anggaran penanganan percepatan Covid-19 ini,”kata Hamsuardi.

Lebih lanjut Hamsuardi menjelaskan, bahwa juga ada masukan dari fraksi tentang anggaran Pokir DPRD yang belum berjalan tahun ini. Karena hal tersebut masih dalam perencanaan di OPD-OPD. Dan pokir tersebut ditujukan untuk pembangunan di Pasbar.

“Karena pembangunan dengan anggaran Pokir ini merupakan untuk masyarakat Pasbar. Untuk itu, kepada para dewan mohon pengertiannya. Pada Agustus mendatang akan kita laksanakan,”terang Hamsuardi.

Selain itu, di dalam sidang mengenai pendapat fraksi tentang THL juga disampaikan, sebab THL akan ditindaklanjuti sesuai dengan kemampuan dan skil yang dimiliki oleh THL tersebut. Begitu juga dengan masukan tentang target PAD yang perlu ditingkatkan.

Saya akan minta kepada Bupati Pasaman Barat agar segera mengeluarkan Surat untuk pemanggilan THL kembali supaya status THL di Pasaman Barat jelas karna skarang nasib THL tidak jelas.kata Parizal Afni di temui secara terpisah.

Ketua DPRD Pasaman Barat menambahkan.bahwa seluruh anggota DPRD akan awasi terus terkait masalah Dana COVID19 supaya tersalurkan semua.kata nya mengakhiri.

Penulis: Munawer JamilEditor: 110
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *