Pasaman Barat, shootlinenews.com –
Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Dirwansyah, S.H., bersama Wakil Bupati Pasbar, M. Ihpan, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Bambang Sumarsono, S.T., melakukan peninjauan lapangan bersama, Senin (6/4). Langkah ini diambil guna memastikan perencanaan pembangunan infrastruktur strategis berjalan optimal dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
Peninjauan maraton tersebut menyisir rute mulai dari Simpang Sayur (Nagari Koto Sawah, Kecamatan Lembah Melintang) hingga menuju Sikabau (Nagari Ranah Koto Tinggi, Kecamatan Koto Balingka).
Adapun fokus utama peninjauan meliputi rencana pembangunan jalan penghubung Simpang Sayur menuju Muara Sikabau, pembangunan jembatan permanen kanal, Jembatan Rambin (jembatan gantung), serta pemasangan sheet pile (dinding penahan tanah) di sejumlah titik rawan longsor.
Ketua DPRD Pasbar, Dirwansyah, menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk terus mengawal ketat proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran agar proyek fisik ini berjalan tepat sasaran. Menurutnya, percepatan infrastruktur di wilayah Sikabau bersifat mendesak karena menjadi urat nadi perekonomian masyarakat setempat.
“Insyaallah, pada tahun anggaran 2026 ini seluruh perencanaan yang kita tinjau langsung hari ini akan direalisasikan. DPRD bersama pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk membuka keterisolasian wilayah,” ujar Dirwansyah di sela-sela peninjauan.
Sementara itu, Wakil Bupati Pasbar, M. Ihpan, menyatakan dukungan senada. Ia menyebutkan bahwa sinergi yang kuat antara eksekutif dan DPRD menjadi kunci utama dalam mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian khusus.
Turut hadir mendampingi rombongan di lapangan, Penjabat (Pj.) Wali Nagari Ranah Koto Tinggi Marwin, Kepala Jorong Sikabau Elfizal, serta sejumlah tokoh masyarakat dan perwakilan warga setempat.
Masyarakat Sikabau menyampaikan apresiasi mendalam atas kunjungan langsung jajaran pimpinan daerah ini. Mereka berharap proyek jalan dan jembatan tersebut dapat segera rampung demi mendongkrak kesejahteraan dan kelancaran mobilitas hasil bumi daerah.(IT)
