SHOOTLINENEWS, SOLOK — Satuan Tugas (Satgas) penanganan bencana galodo Kabupaten Solok mengevaluasi seluruh perkembangan dan kendala penanganan pada hari ke-10 masa tanggap darurat, Kamis (1/10/2026).
Rapat evaluasi dipimpin Kalaksa BPBD Kabupaten Solok Khairul, didampingi Asisten I Zaitul Ikhlas. Evaluasi diikuti unsur operasi Kodim 0309, Polres, bidang logistik dan perencanaan Pemkab Solok, BPBD Kabupaten Solok, BPBD Sumatera Barat serta BNPB.
Sejumlah lokasi dilaporkan mengalami kemajuan dalam proses pembersihan. Bidang operasi Kodim 0309 melaporkan progres pembenahan di kawasan DPRD, Dinas Pariwisata dan Inspektorat meningkat signifikan.
Peralatan berat yang sebelumnya dikerahkan ke kawasan perumahan mulai digeser ke Taman Hutan Kota karena pekerjaan di kawasan perumahan telah memasuki tahap akhir. Pergeseran tersebut sekaligus memungkinkan personel dan peralatan dialihkan ke lokasi perkantoran lain yang masih terdampak.
Unsur Brimob melaporkan pembersihan rumah makan telah selesai dan personel kemudian diarahkan ke Kantor DPRD. Pembersihan ruangan di gedung tersebut telah mencapai sekitar 50 persen.
Sementara itu, Polres melaporkan pembersihan kawasan perumahan mencapai sekitar 90 persen. Pekerjaan tersisa berupa pembersihan tumpukan material di sisi jalan dan tahap penyelesaian.
Optimalisasi dump truck menjadi salah satu perhatian karena mobilisasi material harus terus dipercepat. Di lapangan juga masih dibutuhkan excavator yang mampu menangani batu berukuran besar. Kebutuhan air untuk minum personel dan proses pembersihan turut disampaikan dalam evaluasi.
Unsur TNI AL melaporkan pembersihan gedung DPRD dan kawasan perumahan masih membutuhkan dukungan alat berat untuk menangani material yang membutuhkan pemotongan.
Untuk pekerjaan berikutnya, konsentrasi pembersihan diarahkan ke kawasan DPRD dan DPMN.
Kalaksa BPBD meminta pegawai dari OPD yang kantornya terdampak ikut berada di lokasi saat pembersihan berlangsung. Kehadiran pegawai diperlukan untuk membantu menginventarisasi dokumen dan barang yang masih dapat diselamatkan.
Dinas PUPR melaporkan dukungan empat excavator besar, satu excavator kecil dan satu dump truck. Sejumlah bangunan OPD, yakni Bapenda, Bapelitbang dan Dinas Kesehatan, dilaporkan telah selesai dibersihkan.
Dalam rapat tersebut juga disampaikan pembaruan data rumah terdampak. Total terdapat 84 rumah di Batang Barus dan Koto Gaek.
Di Batang Barus tercatat 65 rumah, terdiri dari 18 rusak berat, enam rusak sedang, 21 rusak ringan, 10 terendam dan 10 dalam kondisi rawan.
Sementara di Koto Gaek terdapat 19 rumah, terdiri dari satu rusak berat, tiga rusak sedang, 12 rusak ringan dan tiga terendam.
Secara keseluruhan, data tersebut mencatat 19 rumah rusak berat, sembilan rusak sedang, 33 rusak ringan, 13 terendam dan 10 rumah dalam kondisi rawan.
Data tersebut telah dilaporkan kepada BNPB untuk pemutakhiran data kerusakan dan menjadi bahan dalam penanganan rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana.
Direktur Utama PDAM Tirta Solok melaporkan air telah kembali mengalir di kawasan perumahan terdampak. Untuk kawasan perkantoran, baru satu titik yang telah terlayani, sedangkan rumah sakit masih menggunakan sistem pelayanan secara bergantian.
Dukungan tambahan air bersih masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan di lokasi terdampak.
Dinas Sosial melaporkan kebutuhan dapur umum mulai menurun dibandingkan hari sebelumnya. Pengungsi di Masjid Al Hijrah juga telah tidak ada.
Meski demikian, kebutuhan lauk-pauk masih harus dipenuhi. Korban yang sebelumnya menjalani perawatan di RSUP M Djamil telah kembali dan akan tetap dipantau untuk memastikan kondisi serta kebutuhan bantuannya.
Dinas Lingkungan Hidup melaporkan fokus pekerjaan berada pada pembersihan kompleks perkantoran, kawasan perumahan dan pengelolaan titik pembuangan material.
Lokasi pembuangan di SMA 2 Sumatera Barat telah ditata dan masih dapat menampung material. Dukungan alat berat diminta tetap tersedia.
Di Taman Hutan Kota, DLH membutuhkan bulldozer untuk mendorong dan menata material. Pengawalan mobilisasi menuju titik pembuangan juga diperlukan dengan melibatkan Dinas Perhubungan.
Sementara itu, BNPB meminta seluruh OPD mengoptimalkan keberadaan personel di lapangan sejak pagi melalui apel dan pemantauan efektivitas pekerjaan alat berat.
Tim R3P BNPB akan melakukan penilaian teknis dan sinkronisasi data bersama Bapelitbang. Dokumen R3P juga diminta diproteksi dan dipersiapkan sebagai bagian dari tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dukungan mesin capit untuk menangani material berukuran besar disebut segera datang. BNPB juga meminta koordinasi Satpol PP, Damkar, Dinas Perhubungan dan PUPR ditingkatkan.
BPBD Sumatera Barat meminta validasi sebaran alat berat dan peralatan pendukung. Dukungan yang disiapkan meliputi tangki air, dump truck, alat berat PS 100, excavator mini dan mobil tangki PMI.
Dinas kesehatan melaporkan dampak wabah penyakit yang di timbulkan pasca galodo masih belum terdeteksi atau ancaman wabah belum di temukan.
Namun, dalam evaluasi hari ke-10 tersebut sejumlah OPD belum menyampaikan pembaruan dampak, yakni Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Damkar dan Satpol PP.
Evaluasi tersebut menjadi dasar Satgas untuk menentukan prioritas penanganan selanjutnya, terutama mempercepat pembersihan kawasan perkantoran dan perumahan, mengoptimalkan alat berat, memenuhi kebutuhan air bersih, mengelola material hasil galodo serta memvalidasi data kerusakan sebagai dasar penanganan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
