Khairuddin Simanjuntak Minta Pertamina Beri Sanksi Pangkalan Jual Gas di atas HET

  • Bagikan

Pasaman Barat,

Anggota DPRD propinsi Sumbar Khairuddin Simanjuntak memantau langsung harga dan ketersediaan Gas LPG di Pasaman Barat tepat nya di Muaro Kiawai kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Sabtu.

Anggot Komis 4 DPRD sumbar ini menerima curhatan yang  mendengarkan keluhan masyarakat terkait keluhan dan keberatan tingginya harga gas elpiji daerah tersebut

Banyak pertanyaan dari masyarakat, kenapa di Pangkalan ketersediaan LPG ini terjadi? apa sebenarnya yang terjadi?

Menurut Khairuddin selain kelangkaan LPG 3 Kg dikeluhkan masyarakat, Harga eceran tertinggi (HET) LPG ukuran 3 Kg juga sangat memberatkan mereka, karena HET yang seharus nya Rp.18 ribu malah bisa diatas harga  Rp.23 ribu hingga Rp. 30 rib.

Setelah mendengarkan keluhan masyarakat tersebut Khairuddin akan menunggu konfirmasi dari pihak terkait akan permasalahan ini dan untuk masyarakat jika ada kejanggalan silahkan melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib dan pihak Pertamina.

“Jika masyarakat merasakan ada kejanggalan perihal kelangkaan dan harga HET gas LPG yang tidak Stabil, maka masyarakat langsung saja melaporkan ke pihak pertamina dan pihak berwajib lain nya” ujar Mantan Anggota DPRD Kabupaten Pasaman 2 Periode itu.

Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar melalui OPD terkait harus turun mengatasi persoalan ini. Pemprov mesti memberi arahan pada agen supaya meminta setiap pangkalan membuat laporan kepada wali nagari terkait harga jual mereka.

“Selain itu gubernur juga bisa meminta wali nagari menyurati agen dan pangkalan untuk meminta data terkait ini”.

Khairuddin sebagai anggota komisi yang bermitra dengan Dinas ESDM juga menegaskan, keluhan masyarakat soal harga elpiji 3 kg yang jauh dari HET wajib mendapat perhatian dari pemerintah provinsi, maupun bupati wali kota.

Sehingga gas elpiji yang disubsidi pemerintah tersebut bisa tersalurkan dengan tepat sasaran, yaitu  untuk masyarakat kurang mampu dan pedagang usaha mikro (UMKM)

Untuk pertamina sebagai yang mendistribusikan, Ia meminta agar memperketat pengawasan. Dikatakan Khairuddin, sebagai bentuk pengawasan, dirinya juga sudah menyampaikan secara langsung kepada pihak pertamina terkait permasalahan ini.

” Jika perlu cabut izin pangkalan yang menjual gas elpiji melampua ambang batas ketentuan, beri sanksi tegas”ungkapnya.

Kita banyak menerima laporan masyarakat, maka langsung kita tindaklanjuti. Mereka kirim laporan lewat WA ke pihak terkait” sebutnya.

Kita juga sarankan bagi masyarakat mampu dan unit usaha menengah ke atas agar dapat menggunakan LPG nonsubsidi, sehingga saudara-saudara kita yang membutuhkan tetap dapat menggunakan haknya,” jelas dia.

“Kepada masyarakat jika menemukan indikasi penyalahgunaan atau penyelewengan BBM dan LPG subsidi di lapangan, agar dapat langsung dilaporkan kepada aparat kepolisian terdekat atau menginformasikan ke Pertamina” pungkasnya mengakhiri.

(Ari)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *