SHOOTLINENEWS, SOLOK — Pemerintah pusat memperkuat penanganan pascagalodo di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo bersama jajaran Kementerian PU meninjau langsung kawasan terdampak di Arosuka, Selasa (29/9/2026) malam.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi lapangan sekaligus memastikan proses penanganan dan pemulihan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
Dody dalam kunjungan itu didampingi jajaran teknis Kementerian PU, di antaranya Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat Elsa Putra Friandi dan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Reski Wahyudi, beserta jajaran masing-masing.
Rombongan Kementerian PU diterima Bupati Solok Jon Firman Pandu dan Wakil Bupati H. Candra, bersama jajaran pemerintah daerah serta unsur terkait penanganan bencana.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pemulihan kawasan Arosuka yang terdampak galodo.
Dalam peninjauan lapangan, perhatian pemerintah diarahkan tidak hanya pada kerusakan yang terlihat di kawasan hilir, tetapi juga kondisi aliran sungai dan kawasan hulu yang menjadi sumber material banjir.
Kementerian PU menginstruksikan percepatan pembangunan sabo dam dan check dam di kawasan hulu Batang Baliang. Infrastruktur tersebut dipersiapkan untuk membantu mengendalikan material sedimen, batu, lumpur dan kayu agar tidak kembali terbawa arus dalam jumlah besar saat terjadi hujan deras.
Arahan tersebut menjadi bagian dari penanganan jangka menengah dan panjang setelah sebelumnya BWS Sumatera V melakukan normalisasi alur Batang Baliang dengan membersihkan material yang menghambat aliran sungai.
Menteri PU juga menyampaikan apresiasi terhadap jajaran yang masih bekerja di lapangan.
“Saya menyampaikan apresiasi atas kerja keras teman-teman di lapangan sehingga bencana cepat tertangani,” kata Dody.
Penanganan Kementerian PU mencakup sejumlah sektor yang terdampak galodo, antara lain jalan, fasilitas pemerintahan, jaringan air bersih serta fasilitas pelayanan publik.
Hingga 25 September 2026, Kementerian PU telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 bangunan pemerintah di kawasan Arosuka. Pemeriksaan tersebut menjadi dasar untuk menentukan langkah penanganan berdasarkan tingkat kerusakan, mulai dari pembersihan hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
BPJN Sumatera Barat juga menangani ruas jalan yang terdampak material banjir. Pemulihan akses menjadi prioritas untuk menjaga konektivitas masyarakat sekaligus mendukung distribusi bantuan dan kebutuhan logistik.
Di sektor pelayanan dasar, pemulihan jaringan air bersih juga dilakukan. Pemerintah memastikan kebutuhan air masyarakat terdampak, termasuk warga yang masih berada di tempat pengungsian, tetap terpenuhi.
Bupati Solok Jon Firman Pandu menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian PU dan seluruh jajaran yang terlibat dalam penanganan bencana.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri PU dan seluruh jajaran, Forkopimda, serta para relawan yang telah memberikan dukungan. Solok tidak sendiri, dan itu betul-betul kami rasakan,” kata Jon Firman Pandu.
Menurut pemerintah daerah, penanganan pascagalodo membutuhkan koordinasi lintas sektor karena dampaknya mencakup infrastruktur pemerintahan, akses transportasi, sungai, fasilitas pelayanan publik dan kawasan masyarakat.
Untuk bangunan pemerintahan yang terdampak, pemerintah daerah belum menetapkan apakah seluruh fasilitas akan dibangun kembali di lokasi semula atau dipindahkan.
“Apakah kantor akan direkonstruksi atau dipindahkan, itu nanti berdasarkan kajian yang komprehensif,” ujar Bupati.
Kajian tersebut akan menjadi dasar pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan kondisi teknis kawasan, keselamatan bangunan, risiko bencana dan kebutuhan pelayanan publik.
Kunjungan Menteri PU ke Arosuka memperlihatkan bahwa penanganan pascagalodo mulai bergerak dari respons darurat menuju pemulihan yang lebih menyeluruh.
Pembersihan material dan pemulihan akses tetap dilakukan untuk menjaga aktivitas masyarakat. Pada saat yang sama, pemerintah mulai menyiapkan pekerjaan rehabilitasi, rekonstruksi dan mitigasi di kawasan hulu.
Normalisasi Batang Baliang serta rencana pembangunan sabo dam dan check dam menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko material kembali mengalir ke kawasan hilir.
Dengan pendekatan tersebut, pemulihan tidak semata-mata ditujukan untuk memperbaiki fasilitas yang rusak. Pemerintah juga menyiapkan langkah pengurangan risiko agar pembangunan kembali mempertimbangkan karakter kawasan dan potensi bencana di masa mendatang. STK
