Pasaman Barat, shootlinenews.com –
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat menyelenggarakan Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sidang Utama DPRD, Jumat (3/10/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah, didampingi Wakil Ketua DPRD Supriono, serta dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD lainnya, termasuk Andriwilza dan Rommy Chandra. Kehadiran pimpinan dan anggota DPRD tersebut mencerminkan keseriusan legislatif dalam menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan. Jajaran Forkopimda, kepala OPD, organisasi kemasyarakatan, dan insan pers juga turut hadir.
Dalam pengantar sidang, Ketua DPRD Dirwansyah menegaskan bahwa pembahasan RAPBD-P 2025 merupakan fase strategis untuk menyatukan arah pembangunan daerah antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Menurutnya, perubahan anggaran harus mencerminkan langkah taktis dalam menghadapi dinamika fiskal yang kian menantang.
“Penyesuaian anggaran bukan hanya soal nominal, tetapi strategi bersama agar pembangunan tetap tepat arah dan bermanfaat bagi masyarakat. DPRD akan mencermati secara rinci seluruh pos dalam nota keuangan yang disampaikan pemerintah daerah. Setiap rupiah anggaran wajib diarahkan pada sektor yang benar-benar prioritas,” ujar Dirwansyah.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Pasaman Barat Yulianto menyampaikan Nota Keuangan RAPBD Perubahan 2025. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah melakukan rasionalisasi pendapatan menyusul proyeksi penurunan pendapatan daerah, dari APBD awal sebesar Rp1,33 triliun menjadi Rp1,24 triliun atau turun sekitar Rp90,58 miliar (6,8 persen).
Bupati memaparkan bahwa penurunan terjadi pada sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Pendapatan Transfer yang turun mencapai Rp82,23 miliar. Sementara itu, belanja daerah juga mengalami penyesuaian dari Rp1,40 triliun menjadi Rp1,26 triliun, dengan penurunan terbesar pada belanja modal dan belanja tidak terduga.
Meski terdapat defisit sebesar Rp13,94 miliar, pemerintah daerah memastikan pemenuhan belanja wajib dan mengikat tetap menjadi prioritas, termasuk belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur strategis. Defisit tersebut direncanakan akan ditutupi melalui skema pembiayaan yang realistis, termasuk pemanfaatan SiLPA.
Ketua DPRD Dirwansyah menegaskan komitmen DPRD untuk mengawal penyusunan Perubahan APBD dengan prinsip transparan, efektif, dan akuntabel.
“DPRD akan bekerja secara kolektif dalam pembahasan di tingkat komisi dan Badan Anggaran. Kami ingin memastikan bahwa Perubahan APBD ini bukan formalitas, tetapi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Pasaman Barat,” tegasnya.
Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen Nota Keuangan RAPBD-P 2025 dari Bupati Yulianto kepada Ketua DPRD Dirwansyah, sebagai dasar pembahasan lanjutan di internal DPRD.(IT)
