Pasbar, shootlinenews.com–
Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat dampingi tenaga honorer kategori R2 dan R3 yang telah mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024, namun belum mendapatkan formasi atau tidak lulus, mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menuntut agar diangkat sebagai PPPK penuh waktu.
Pertemuan aliansi honorer R2 dan R3 Pasaman Barat dengan anggota Komisi II DPR RI, Rahmad Saleh, berlangsung di Gedung Parlemen DPR RI pada Rabu (26/2). Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPRD Pasaman Barat, Supriono, serta anggota Komisi II DPRD Pasbar, Suwandi.
Rahmad Saleh, yang tergabung dalam Komisi II DPR RI, menyatakan bahwa komisinya membidangi urusan birokrasi dan pemerintahan, sehingga aspirasi tenaga honorer Pasaman Barat ini dirasa tepat disampaikan kepadanya.
“Hari ini saya menerima rombongan aliansi honorer R2 dan R3 Kabupaten Pasaman Barat,” ujarnya.
Menurutnya, para tenaga honorer menyampaikan keresahan mereka terkait seleksi PPPK tahun 2024, mengingat tahap pengangkatan ini merupakan tahap terakhir sebelum pelantikan yang dijadwalkan pada April atau Mei mendatang.
“Kami akan memperjuangkan agar formasi yang diajukan oleh Pemda dapat dikabulkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), sehingga permasalahan ini dapat diselesaikan pada tahun 2025,” jelasnya.
Ia juga berharap agar Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, terutama pemerintahan periode 2025–2029, dapat berkomitmen menyelesaikan persoalan ini.
“Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua agar tenaga honorer R2 dan R3 di Pasaman Barat dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Selain itu, kita juga harus memastikan tidak ada data honorer yang bersifat fiktif,” tegas Rahmad Saleh.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pasaman Barat, Supriono, yang didampingi oleh anggota DPRD Pasbar, Suwandi, menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari aksi yang dilakukan aliansi honorer R2 dan R3 di DPRD Pasaman Barat beberapa waktu lalu.
“Sebelumnya, mereka telah menyampaikan aspirasi kepada kami agar diangkat sebagai PPPK penuh waktu,” katanya.
Supriono mengungkapkan bahwa ada tiga tuntutan utama yang disampaikan aliansi honorer R2 dan R3. Pertama, mereka meminta agar DPRD Pasaman Barat memperjuangkan pengangkatan mereka sebagai PPPK penuh waktu. Kedua, jika tetap dijadikan sebagai PPPK paruh waktu, mereka menginginkan adanya peluang untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu di masa mendatang.
“Ketiga, jika tetap berstatus sebagai PPPK paruh waktu, mereka meminta agar gaji yang diberikan disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP),” tutup Supriono.(IT)
