Pasbar, Shootlinenews.com –
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat segera membentuk tim terpadu untuk penyelesaian konflik Proyek Strategis Nasional (PSN) refinery atau kilang minyak di Jorong Pigogah, Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat.
Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH menghadiri Forum Grup Diskusi (FGD) terkait penyelesaian sengketa Air Bangis, Selasa (8/8) di Auditorium kntor Bupati Pasaman Barat.
FGD tersebut diikuti oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Forkopimda Sumbar, serta Forkopimda Kabupaten Pasaman Barat.
Usai dilakukan FGD, Kapolda Irjen Pol Suharyono memastikan akan menjamin keamanan masyarakat Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Sumbar dalam beraktivitas sehari-hari pasca pemulangan masyarakat yang sebelumnya berunjukrasa di kantor Gubernur beberapa waktu lalu.
“Kita jamin keamanan masyarakat Air Bangis yang telah kembali ke kampung pasca unjukrasa di kantor Gubernur Sumbar selama enam hari beberapa waktu lalu,” katanya.
Kapolda juga menjelaskan, terkait penegakkan hukum pihaknya tidak bisa bertoleransi, karena mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Tetapi, sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, pihaknya akan memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk bekerja dan berusaha menafkahi keluarganya dengan berkebun sawit kelapa sawit.
Soal masyarakat yang mengambil buah sawit di areal hutan produksi, kasusnya sedang diproses karena terkait dengan pasal pencurian.
Ia menuturkan, saat ini pemerintah dari Forkopimda bersama-sama tengah mencari solusi penyelesaiannya.
“Permasalahan ini bukan saja terjadi dalam waktu dekat ini saja, tetapi sudah sejak lama,” sebutnya.
Untuk masalah sosial dalam rangka harkamtibmas juga akan dijaga, sehingga pihaknya akan melibatkan seluruh unsur termasuk masyarakat itu sendiri yang harus memahami sepenuhnya kondisi yang terjadi sebenarnya.
“Sehingga masalah yang terjadi bersama harus diselesaikan secara bersama-sama,” ungkapnya.
Sementara Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan pemerintah akan membentuk Tim terpadu yang melibatkan semua instansi agar tidak ada yang dirugikan dalam hal ini.
Menurutnya persoalan PSN di Pasaman Barat saat ini mendapat protes dari sejumlah kelompok masyarakat karena dianggap merugikan mereka.
Ia menegaskan terkait hal itu, pihaknya tidak akan merugikan masyarakat sehingga diperlukan pemahaman dan sosialisasi kedepannya.
“Adanya warga yang melakukan aksi demonstrasi ke kantor gubernur beberapa waktu lalu saat ini telah kembali ke rumah masing-masing dan situasi di lokasi aman dan kondusif,” katanya.
Pihaknya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumbar dan Pasaman Barat berkomitmen bersatu demi keadilan dan tidak ada yang akan dirugikan.
“Dalam waktu dekat akan ada pertemuan dengan masyarakat terkait upaya penyelesaian masalah itu,” katanya.
(Dolop)
